REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 yang mereda membuat jumlah masyarakat yang melakukan mudik tahun ini diprediksi meningkat tajam. Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengingatkan peningkatan ini harus diimbangi persiapan yang matang.
Ia mengatakan, pemudik 2023 diprediksi capai 123,8 juta orang; naik 47 juta orang dari tahun lalu. Jika 2020, 2021, 2022 masih terimbas pandemi, tahun ini dengan kebebasan seperti sudah tidak ada Covid-19 lagi akan jadi klimaks situasi-situasi sebelumnya.
Khaeron meyakini, untuk hari besar seperti Idul Fitri akan terjadi pergerakan ekonomi yang luar biasa. Ada dua momentum yang memang itu menjadi pergerakan ekonomi besar yaitu Lebaran yang setiap tahun akan terjadi dan pemilihan umum.
Dari sisi ketahanan energi, ia mengingatkan, jangan sampai 123,8 juta orang tersebut mudik namun bahan bakar tidak tersedia di wilayah-wilayah yang akan dilewati pemudik. Khaeron memberi apresiasi kesiapan Pertamina jelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Meski begitu, dia merasakan ada kekhawatiran lalu lintas yang tidak lancar membuat kebutuhan bahan bakar pemudik meningkat tinggi. Karenanya, ia menekankan, pasokan bahan bahan perlu dipikirkan agar nantinya tidak menjadi persoalan.
Khaeron menyoroti pula keterbatasan angkutan udara. Pasalnya maskapai penerbangan Garuda belum bisa beroperasi seperti tahun-tahun sebelum bermasalah dengan keuangan. Hal ini yang membuat armada-armada yang beroperasi akhirnya masih belum bisa optimal.
"Kalau penumpang (jumlahnya) bisa tiga kali lipat, ini akan kesulitan dari sisi penerbangan. Tapi kesiapannya perlu dipersiapkan sebaik-baiknya, dan Citilink sudah mulai menambah armada pesawat, ini bisa jadi persiapan menuju Lebaran," kata Khaeron, Jumat (7/4/2023).
Ia berharap, moda transportasi laut bisa jadi alternatif pilihan kalau angkutan udara memang terbatas setelah dihantam pandemi. Karenanya, Khaeron minta Pelni mempersiapkan diri dengan lebih matang untuk situasi-situasi tertentu.
Untuk angkutan darat umum, dia merasa kapasitas Damri masih belum berubah banyak. Menurut Khaeron, yang paling penting pihak kepolisian dan Kemenhub untuk mengatur lalu lintas agar bisa lancar sampai ke tempat tujuan.
"Kalau semua ini bisa dilakukan, kalau semua ini bisa berjalan dengan baik, tinggal memastikan di daerah tujuan ini apakah semua kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu tersedia," ujar Khaeron.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
