REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dr Karjono Atmoharsono, menegaskan penulisan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (BTUPP) untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA harus berdasarkan Pancasila Sejati, Sejatinya Pancasila.
"Wajib hukumnya penulisan buku ajar Pancasila berdasarkan Pancasila sejati, sejatinya Pancasila," ujarnya saat menjadi keynote speech pada acara DKT pembahasan hasil penelaahan paripurna pertama Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (BTUPP) melalaui Rapat Kerja Penelaahan Tahap II (Finalisasi) Buku Pendidikan Pancasila Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di Bogor, Senin, (27/3/2023) lalu.
Perancang Peraturan Perundang-undang Ahli Utama itu berharap, kepada para penyusun, penelaah maupun penulis untuk satu pemahaman dan satu pandangan terhadap sejarah dan lahirnya Pancasila untuk Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (BTUPP). “Saya berharap kepada Bapak Ibu para penelaah, penyusun dan penulis untuk satu pandangan atau satu pemahaman terhadap history Pancasila ini,” tegasnya dalam siaran pers.
Menurutnya sejarah lahirnya Pancasila sudah ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila dan merujuk pada kearifan lokal sebagai sumber nilai Pancasila yang perlu dituangkan dalam BTUPP. “Sejatinya sejarah Pancasila 1 Juni 1945 sampai dengan 18 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan tarikan nafas lahirnya Pancasila,” katanya.
Menurutnya Ideologi Pancasila sangat penting dijaga dan diimplementasikan, karena sejak reformasi TAP MPR II 1978 tentang Eka Pancakarsa atau P.4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 1 tahun kemudian Lembaga BP7 dibubarkan dan yang sangat memprihatinkan UU Sisdiknas diganti dan menghilangkan Mata Ajar atau mata kuliah Pancasila.
"Ini semua menjadi keprihatinan kita, maka dari itu kita perlu perkuat upaya-upaya untuk memperkokoh Pancasila," ujarnya.
Ia memaparkan akibat banyaknya penjegalan terhadap Pancasila banyak juga tantangan yang dihadapi seperti tingginya tingkat radikalisme dan terorisme kepada ASN, TNI, Polri, maupun kepada anak-anak generasi muda.
“Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) setiap bulannya terdapat 10 ASN yang dipecat karena terpapar radikalisme dan terorisme, selain itu juga tingginya potensi radikalisme kepada anak muda,” ucapnya.
Meskipun demikian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional menjadi benteng pertahanan yang ingin merusak Ideologi Negara. "Alhamdulillah Puji Tuhan, dan Tuhan memberkati dan juga Keagungan Tuhan, dengan upaya kita bersama maka Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional yang mewajibkan mata ajar Pancasila ditarapkan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi dan diterapkan di seluruh Indonesia mulai dari pendidikan formal dan non formal," katanya.
Dirinya memaparkan dalam buku ajar Pancasila terdapat 70 persen praktik dan 30 persen teori, hal tersebut lantaran sebagai upaya mewujudkan Pancasila dalam tindakan atau Pancasila in action.
“Materi mata ajar Pancasila ini lebih banyak adalah praktik yaitu 70 persen, maknanya adalah sebagai bentuk dari Pancasila dalam tindakan atau Pancasila in action,” kata Karjono.
Sebelum diawal pemaparannya Karjono mensosialisasikan Salam Pancasila terlebih dahulu. Menurutnya Salam Pancasila digagas oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, menurutnya Salam Pancasila diartikan sebagai salam pemersatu bangsa yakni salam kebangsaan, bukan salam pengganti salam salah satu agama.
"Salam Pancasila merupakan salam pemersatu bangsa, bukan berarti mengganti salam keagamaan, tetapi menyatukan keberagaman Indonesia," kata Megawati.
Dirinya juga menjelaskan pentingnya Indonesia Raya tiga Stanza digaungkan kembali di sekolah-sekolah sesuai dengan mandat Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Ia bahkan mengatakan di dalam Buku Mata Ajar Pancasila saat ini terdapat Kewarganegaraan dan berbeda dengan sebelumnya. Ia menjelaskan karena Pancasila sebagai Ideologi negara yang memiliki makna yang lebih luas.
“Bapak Ibu kalau dulu Pancasila itu justru ada di dalam pelajaran Kewarganegaraan, tetapi berbeda dengan sekarang, kenapa? Karena Pancasila lebih luas, itu yang lebih penting," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila, Aris Heru Utomo, berharap kegiatan tersebut para penulis, penelaah dan penyusun memiliki pandangan yang sama tentang Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila SD/MI SMP/MTs dan SMA/ MA.
“Setelah ini selanjutnya akan dilakukan finalisasi terkait dengan layout cover dan sebagainya sehingga pertemuan kali ini diharapkan dapat menuntaskan penyusunan materi terkait dengan Buku ini,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan tim ini terdiri dari akademisi, praktisi Pendidikan sementara para penulis adalah dari guru-guru dari berbagai jenjang Pendidikan yang ditunjuk oleh BPIP dan Kemendikbud Ristek. “Para penulis dan penelaah ini hari selanjutnya dibagi 12 kelas untuk mengoptimalkan tugas-tugasnya,” kata Aris.
Kepala Pusat Perbukuan Kemendikbud Ristek Supriyatno, berharap kepada tim untuk membuat Buku supaya mudah dimengerti dan menarik pada siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Ia juga menekankan kepada tim penelaah, penulis dan penyusun untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya sehingga isi dari buku tersebut tidak ada persoalan setelah diimplementasikan kepada para siswa.
“Saya berharap dalam membuat narasi dalam bukunya itu lebih menarik bagi anak-anak kita,” harapnya.
Kegiatan yang diselenggarakan secara daring dan luring itu juga hadir Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Prof Agus Moh. Najib, Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Irene Camelyn Sinaga, serta puluhan penyusun, penulis dan penelaah dari berbagai Kementerian dan Lembaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
