REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir pada Senin (27/3/2023) mengatakan, dia akan mengundurkan diri jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghentikan rencana perubahan peradilan. Netanyahu mengadakan pembicaraan dengan anggota pemerintah koalisinya untuk membahas hambatan perombakan yudisial yang kontroversial.
Setelah musyawarah selama berjam-jam, Netanyahu meninggalkan kantornya pada Senin sore menuju ke Knesset atau parlemen Israel di Yerusalem Barat Menurut surat kabar Maariv, Netanyahu mengatakan, dia akan mengumumkan penangguhan pemeriksaan yudisial karena perselisihan di antara anggota koalisi.
Sementara itu, Anadolu Agency pada Senin melaporkan, Ben-Gvir, yang merupakan ketua Partai Otzma Yehudit yang berhaluan kanan jauh, mengancam akan mengundurkan diri dari pemerintahan jika perubahan yudisial dihentikan.
Menteri Kehakiman Yariv Levin juga mengancam akan mengundurkan diri. Namun Levin menyerukan penundaan pemungutan suara atas rencana kontroversial tersebut guna memberikan ruang dialog dengan pihak oposisi.
Ketegangan meningkat di seluruh Israel pada Ahad (26/3/2023) setelah Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pemecatan ini berlangsung karena Gallant menyerukan untuk menghentikan rencana reformasi peradilan.
Menurut penyiar publik Israel KAN, Gallant mengatakan, dia akan tetap pada posisinya jika Netanyahu mencabut keputusan pemecatannya. Menurut Gallant reformasi sistem peradilan ini dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan negara, sehubungan dengan protes yang meluas di kalangan sipil maupun militer.
Tokoh politik dan pemimpin bisnis sama-sama mengecam pemecatan Gallant. Mereka mengatakan, Netanyahu menimbulkan bahaya bagi Israel. Bahkan mereka mencap Netanyahu sebagai diktator.
Perombakan sistem peradilan telah menarik protes publik besar-besaran selama berbulan-bulan. Para pengunjuk rasa menyebut rencana itu sebagai perebutan kekuasaan oleh pemerintah. Sementara Netanyahu mengklaim bahwa rencana perombakan peradilan akan meningkatkan demokrasi dan mengembalikan keseimbangan antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Perombakan sistem peradilan yang diusulkan Netanyahu telah memicu oposisi di seluruh Israel. Puluhan ribu orang Israel telah turun ke jalan untuk memprotes reformasi yang diperdebatkan. Bahkan beberapa politisi, mantan anggota kabinet, dan tokoh masyarakat secara terbuka menentangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
