Tuesday, 1 Rabiul Awwal 1444 / 27 September 2022

Tuesday, 1 Rabiul Awwal 1444 / 27 September 2022

Moeldoko Minta Nelayan tak Dipersulit Beli BBM Bersubsidi

Jumat 24 Jun 2022 17:00 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ilham Tirta

Puluhan jeriken milik nelayan menunggu antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU (ilustrasi).

Puluhan jeriken milik nelayan menunggu antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU (ilustrasi).

Foto: ANTARA/Umarul Faruq/rwa.
Sebanyak 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menekankan pentingnya kemudahan pengajuan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan skala kecil. Mengutip survey koalisi KUSUKA 2020, Moeldoko menyebut, 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi.

“Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran. Seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha, atau surat keterangan spesifikasi peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan,” kata Moeldoko, pada rapat koordinasi Kantor Staf Presiden bersama Kementerian/Lembaga, dikutip dari siaran pers KSP, Jumat (24/6/2022).

Baca Juga

Sebagai informasi, persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga di Batam Kepulauan Riau. Hal ini merupakan tindak lanjut amanah Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas (Ratas) pada 17 April 2020, terkait percepatan pemenuhan akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.

Moeldoko menyampaikan, untuk memenuhi akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, Kantor Staf Presiden mendorong kementerian/lembaga melakukan percepatan Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Sebab, di dalam KUSUKA sudah terinput data-data nelayan, yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan, dan pengalokasian BBM bersubsidi.

“Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tapi penyalurannya juga akan tepat sasaran. KUSUKA itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu,” jelas Moeldoko.

Dengan demikian, kata dia, nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi dan lampiran-lampirannya. "Jika mereka membeli BBM tinggal menunjukkan kartu KUSUKA saja,” kata dia.

Pada rakor juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan enam Pemerintah Daerah, yakni Kepulauan Riau, Medan, Sukabumi, Cilacap, Bitung, dan Maluku Tengah, terkait penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan, termasuk optimaliasi kartu KUSUKA sebagai basis data tunggal bagi nelayan.

“MoU ini menjadi pilot project dan akan dikembangkan ke daerah-daerah lain. KSP akan kawal penuh dan memasukkannya ke dalam sismonev,” kata Moeldoko.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 

BERITA TERKAIT

 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA