Senin 20 Jun 2022 20:10 WIB

Pemkab Bogor: 13 Sapi Mati Karena PMK

Pemkab Bogor mencatat ada sebanyak 13 sapi mati karena PMK.

Pemkab Bogor mencatat ada sebanyak 13 sapi mati karena PMK.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Pemkab Bogor mencatat ada sebanyak 13 sapi mati karena PMK.

REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) mencatat sebanyak 13 ekor sapi perah mati setelah terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

"Kita tidak diam, dari tanggal 23 Mei sudah mengantisipasi adanya itu, di Jonggol kejadian ramai sampai petugas yang mengamankan kewalahan," kata Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan usai rapat koordinasi penanganan PMK di Cibinong, Bogor, Senin (20/6/2022).

Baca Juga

Menurutnya, 13 ekor sapi perah yang mati karena PMK itu terdiri dari 2 induk dan 11 anak. Kemudian, ada 17 ekor sapi perah lainnya yang terpaksa dipotong agar bisa dikonsumsi sebelum mati karena menderita PMK.

Pemkab Bogor mencatat, hingga 10 Juni 2022, sebanyak 753 ekor hewan ternak yang terkena PMK, terdiri dari 524 sapi perah dan 229 sapi potong. Kemudian, sebanyak 182 ekor hewan ternak yang berhasil sembuh, terdiri dari 39 sapi perah dan 143 sapi potong.

Sebanyak 475 ekor hewan ternak yang terpapar PMK, kini dalam proses pengobatan, terdiri dari 455 sapi perah dan 19 sapi potong. Iwan menyebutkan bahwa hewan yang memiliki risiko tinggi tertular PMK yaitu jenis sapi perah dengan jumlah populasi 2.433 ekor di Kabupaten Bogor, dan jumlah peternaknya sebanyak 106 orang.

Kondisi tersebut membuat permasalahan baru di sektor perekonomian. Pasalnya, terjadi penurunan produksi susu sapi dengan rata-rata 15 persen hingga 85 persen per ekor dampak dari penyebaran PMK.

Ia mengaku sudah mengusulkan penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) anggaran daerah sekitar Rp551 juta untuk keperluan operasional dan obat-obatan hewan ternak.

"Untuk menguatkan sektor lain agar bergerak, kita minta BPKAD kucurkan bantuan obat kepada seluruh peternak terdampak," kata Iwan.

Selain itu, pihaknya juga telah menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta swasta dalam menyediakan sarana pendukung berupa vaksin, obat-obatan, disinfektan, dan alat pelindung diri (APD).

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement