REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR, Bambang Wuryanto, mengatakan, sikap partainya terkait penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diserahkan kepada Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto. Sehingga, seluruh jajaran pengurus PDIP maupun akar rumput tidak perlu ikut-ikutan mengomentari wacana tersebut.
"Ini sudah level para ketua umum, maka Ibu (Megawati) perintahkan kepada kita para jajaran PDIP bahwa itu sudahlah, soal itu di tangan Ibu Ketua Umum dan Sekjen," ujar Bambang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/3).
"Jadi, yang lain kasarnya tidak usah komentar," sambungnya.
Ia sendiri mengaku mengikuti arahan dari Megawati untuk tak mengomentari wacana penundaan Pemilu 2024. "Kalau saya proses pemenangan pemilunya saja, kebijakannya mboten," ujar Bambang.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP, Ahmad Basarah menilai, amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi kurang kondusif saat ini. Apalagi, jika tujuannya hanya untuk menguntungkan sosok atau kelompok tertentu.
Ia menjelaskan, MPR lewat badan kajiannya telah mengkaji amendemen terbatas terhadap UUD 1945. Namun, tujuannya hanya untuk menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara (PPHN). "Namun, mengingat dinamika politik yang berkembang saat ini, yang memang sudah memasuki tahun politik, apalagi saat ini tengah ramai wacana penundaan pemilu yang akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden. Maka sebaiknya rencana amandemen terbatas UUD tersebut dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini," ujar Basarah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
