REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pemkot Sukabumi fokus pada penanganan pemulihan ekonomi dampak pandemi pada 2023 mendatang. Selain itu fokus juga pada penyelesaian kawasan kumuh dan penyederhanaan birokrasi serta persiapan pemilu dan pilkada 3024.
Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2022 untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023, yang digelar di halaman Kantor Bappeda Kota Sukabumi, Senin (21/3/2022). Musrembang yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi ini bertemakan '' Bersama Bekerja, Berkarya Tuntaskan Cita''.
'' Musrenbang bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan melalui berbagai pendekatan,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi dalam momen tersebut. Di antaranya pendekatan politis dan kolaboratif berhubungan dengan mengakomodir masukan dan saran atau pendapat bahkah evaluasi dari tahun sebelumnya.
Selain itu kata Fahmi, pokok pikiran dan visi misi kepala daerah serta DPRD masuk dalam perencanaan musrenbang. Selanjutnya masukan tokoh agama, tokoh masyarakat karangtaruna, dan berbagai pihak lainnya masuk sebagai pendekatan partisipatif.
Menurut Fahmi, pada 2023 mendatang ditetapkan arah pembangunan. Di antaranya pencapaian target indikator makro, penyelesaiaan isu strategis, pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan penuntasan program unggulan.
Khusus pemulihan ekonomi pasca pandemi dilakukan karena sebelumnya daerah terdampak dengan pandemi Covid-19. Sehingga diperlukan penanganan khusus agar kondisi ekonomi di daerah bisa pulih kembali.
Di sisi lain lanjut Fahmi, ada 4 isu strategis di 2023. Pertama penuntasan kawasan kumuh, sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah.
Di mana pada 2022 dan 2023 diharapkan mampu menuntaskan kawasan kumuh seluas 55 hektare. Sementara terkait sanitasi lingkungan akan ditargetkan sebanyak 33 kelurahan Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan dan akan dibangun instalasi pengolahan sampah dalam pengurangan produksinya.
Isu kedua lanjut Fahmi terkait penguatan modal sosial berbasis nilai budaya. Sebab pembangunan tidak hanya dilakukan pemerintah semata tapi sinergis dan kolaborasi dengan pihak lain.
Berikutnya ketiga Pemilu dan pilkada 2024 dan terakhir ke empat, penyederhanaan birokrasi. Di mana ke empat isu ini menjadi prioritas dalam penanganannya.
Di sisi lain Fahmi mengungkapkan, sebelumnya pola dan bentuk musrenbang dilaksanakan sangat formal dalam menyampaikan berbagai perencaanan tahun mendatang. Maka mulai tiga tahun terkahir mengubah format karena ingin musrenbang bukan sekedar untuk presentasikan apa yang disepakati pada musrenbang kelurahan, kecamatan dan lainnya.
Musrenbang juga jadi ajang melestarikan seni budaya dan melihat sejarah dengan menampilkan sebuah dongeng folklore berjudul Nyi Mas Tjai Wangi. Folklore atau cerita daerah ini diharapkan adanya semangat membangun masa depan tidak lepas dari masa lalu karena membangun masa depan harus tahu sejarah kota.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi Reni Rosyida Muthmainnah menambahkan, musrenbang 2023 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari RPJMD 2018-2023 merupakan fase ke empat RPJPD 2005-2025. '' Tema pembangunan ini yakni mencapai kualitas kehidupan masyarajat yang unggul dan sejahtera,'' ungkap dia.
Reni menerangkan, tema musrenbang menggambarkan pada 2023 adalah tahun bekerja bersama, berkolaborasi membangun karya, membangun cita untuk menyelesaikan cita-cita 2023 yang dituangkan dalam RPJMD. Dalam RKPD 2023 fokus penuntasan 6 priortas yang dirumuskan dalam RPJMD.
Ke enamnya yakni peningkatan SDM, peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur pembangunan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya peningkatan kualitas layanan publik, tata kelola pemerintahan dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi serta pemulihan dampak pandemi Covid-19.n riga nurul iman
Ikuti Whatsapp Channel Republika
