REPUBLIKA.CO.ID,  RIYADH  -- Pekerja asing di Arab Saudi mengecam Pemerintah Cina yang melarang puasa dan beribadah di masjid bagi para Muslim Uighur. Mereka menilai, Pemerintah Cina melanggar Hak Asasi Manusia.

Sebabnya, mereka mendesak pemerintah dan negara Islam lainnya untuk mengambil tindakan politik dan ekonomi dengan cara memboikot produk-produk Cina. Lima puluh tujuh anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI)  menghubungi pemerintah Cina untuk membahas hal tersebut.

Mohammed Badahdah, Asisten Sekretaris Jenderal World Assembly of Muslim Youth, mengatakan pemerintah Cina memang telah lama memberlakukan kebijakan anti-islam. Cina, katanya, adalah negara yang tertutup, dan pihaknya kini mulai mencari tahu kebijakan opresif terhadap umat islam ini.

Menurutnya, PBB gagal melindungi umat Islam di dunia. Kunci solutif untuk masalah ini adalah perlunya persatuan umat Islam dan mengembalikan ajaran ke Alquran dan Assunah. Karena sudah jelas, Cina melanggar Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam melindungi kebebasan beragama dan berpendapat.

"Ini adalah tingkat tertinggi dari ketidakadilan. Orang-orang harus diperbolehkan untuk mempraktikkan agama mereka," katanya.

Perkara seperti ini terjadi karena kuatnya klaim bahwa orang-orang Islam adalah teroris. Jika dibiarkan, ujar Badhdah, umat Islam terancam tidak bisa melaksanakan Haji dan Umrah. Jumlah 1,5 milyar penganut muslim menjadi acuan Badahdah untuk menyatukan umat Islam, dan menghabisi intrik non-Muslim.

“Kita sedang menunggu pertolongan Allah,” tegasnya.

Terpopuler

01 January 1970, 07:00